NEWS – pgr, CNBC Indonesia | 23 June 2023 14:20
Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani kembali berbicara mengenai ‘suntik mati’ atau pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara di Indonesia. Yang terbaru, terdapat kendala mengenai upaya Indonesia menyuntik mati PLTU tersebut.
Pembahasan mengenai pensiun dini PLTU yang disampaikan oleh Menkeu Sri Mulyani berkaitan dengan diskusi model dan pendekatan yang paling efektif untuk menggerakkan investasi swasta pada bidang iklim, khususnya di negara berkembang.
Nah salah satu yang bisa mendukung pihak swasta pada sektor iklim yakni dengan Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform yang telah diluncurkan di G20 silam.
Tantangan lainnya, kata Sri Mulyani, yakni menyangkut cost of borrowing yang terhitung masih tinggi. Selain itu, investasi dalam infrastruktur untuk mendistribusikan energi juga perlu menjadi perhatian.
“Saya secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Janet Yellen dan segenap timnya yang telah mendukung Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan penerapan ETM termasuk di bidang pasar modal,” tandas Sri Mulyani.
Sebagaimana diketahui, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih menanti pendanaan transisi energi yang dihimpun Just Energy Transition Partnership atau JETP senilai US$ 20 miliar untuk pensiun dini PLTU. Program JETO sendiri diinisiasi negara maju, salah satunya Amerika Serikat.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana mengatakan saat ini pemerintah masih melakukan pembahasan berkaitan dengan program JETP. Pembahasan tersebut berkaitan dengan komitmen pendanaan.
“JETP masih terus dilakukan pembahasan khususnya terkait komitmen pendanaan. Indonesia menginginkan support yang lebih riel, tidak business as usual misalkan melalui commercial loan,” ujar Dadan kepada CNBC Indonesia, Kamis (11/3/2023).
Seperti diketahui, Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden sempat mengungkapkan pihaknya dan negara-negara maju tergabung dalam G7 berkomitmen mendanai hingga US$ 20 miliar untuk mempercepat pelaksanaan transisi energi di Indonesia, khususnya untuk meninggalkan penggunaan batu bara sebagai sumber energi.
Sumber: CNBC Indonesia
